Selamat Datang Di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

30 Tahun Sengketa Berakhir Damai

Kategori : KECAMATAN Jumat, 01 Februari 2019 - Oleh mc

Aceh Besar, Media Center - Camat Kecamatan Darussalam Zia Ul Azmi, SH bersama unsur Muspika akhirnya berhasil menyelesaikan sengketa tapal batas yang telah berlangsung selama 30 tahun sejak 1988, walaupun pada masa pemerintahan sebelumnya telah beberapa kali dilakukan musyawarah namum belum pernah mencapai mufakat karena masih saling mengedepankan kepentingan dengan berpegang pada peta dan data masing-masing gampong.

Tim media center berhasil melakukan wawancara langsung bersama Camat Zia Ul Azmi di kantor kecamatan Darussalam yang berdekatan dengan pasar Lambaro Angan pada hari jum'at, 1 Februari 2019 pukul 15.05 Wib. Ditengah kesibukan melayani warganya, Camat Zia menerima Tim MC untuk bersilaturahim dan memberikan informasi mengenai persoalan masyarakat khususnya soal penyelesaian persoalan tapal batas yang hampir menimbulkan kontak fisik antar warga gampong dalam kecamatan Darussalam.

Camat Zia mengungkapkan bahwa saat mengawali tugasnya sebelas bulan yang lalu setelah sekian lama dipercaya sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM di Sekda Kota Sabang, akhirnya menjadi perpanjangan Bupati Aceh Besar di Kecamatan Darussalam. Setelah menempati kantor barunya untuk mengawal 29 pemerintahan gampong dimulai dengan  menggali persoalan yang tengah terjadi di daerahnya untuk mempelajari dan mengupayakan proses penyelesaian, salah satunya  yang paling banyak adalah persoalan tapal batas yang telah memecahkan belah persatuan dan persaudaraan sesama masyarakat karena persoalan egoisme yang tidak mau mengalah mempertahankan
lahan.

"persoalan tapal batas ini selalu mencuap kembali saat adanya rencana pembangunan diatas tanah yang belum jelas kepemilikan dan ketika salah satu pihak membangun gapura gampong diatas tanah yang masih dalam status sengketa, sehingga butuh keuletan dalam memediasi dan berani mengambil keputusan tanpa menguntungkan sebelah pihak," ungkap Camat Zia.

 

Gampong Lampeudaya dan Gampong Suleue merupakan dua gampong yang telah berumur 30 tahun dalam bersengketa lahan yang dipicu kembali saat sebuah perusahaan Pengembang pada tahun 2010 ingin membangun perumahan yang status tanah dikeluarkan akte oleh gampong Lampeudaya sedangkan PBB tanah berada di gampong Suleue. Saat itulah persoalan itu mencuap kembali dan semakin memanas disusul dengan pembangunan gapura tanpa persetujuan gampong lainnya dilahan tersebut.

Pertentangan menjadi klimaks saat kedua gampong berebut tempat penumpukan sampah dilahan sengketa tersebut yang terjadi pada saat gotong royong antar gampong pada 20 januari 2019 kemarin. Sehingga terjadi konsentrasi massa kedua gampong yang hampir menimbulkan kontak fisik yang telah tertahan selama puluhan tahun. Akhirnya momentum tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Camat Darussalam bersama Muspika dengan para keuchik beserta Imum mukim setempat untuk segera mengakhiri persoalan tersebut dengan musyawarah dan perdamaian.

Tidak ada makan siang gratis, perdamaian dan musyawarah berlangsung sangat rumit karena masih mempertahankan kepentingan masing-masing sehingga terjadilah tawar-menawar agar dilakukan tukar guling wilayah yang saling menguntungkan sehingga terbentuknya sebuah garis lurus batas wilayah yang akhirnya diakui oleh kedua gampong berserta masyarakatnya.

Hal serupa juga terjadi antara Gampong Cot dan Lambada Peukan yang bersengketakan lahan mesjid, lahan pasar Lambaro Angan serta batas jalan masuk gampong selama belasan tahun. Persengketaan juga hampir menimbulkan pertemuan massa antar gampong sehingga terjadi tawar-menawar pembagian jatah blok pasar serta melepaskan tanah mesjid besar lambaro angan menjadi milik mukim yang difasilitasi Camat bersama Danramil, kapolsek da Imum Mukil Lambaro Angan.

 

Diakhir bincang-bincang, Camat Zia juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang berupaya menyelesaikan beberapa persoalan tapal batas lainnya di desa lainnya yang tidak begitu rumit, sehingga dalam tahun 2019 ini diharapkan bisa menyelesaikan seluruh persoalan tapal batas di dalam wilayah tersebut.

"Persoalan tapal batas tidak hanya terjadi di kecamatan Darussalam, namun hampir diseluruh daerah dan gampong yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dapat memicu konflik dan bisa-bisa memakan korban jiwa. Pemerintah Aceh Besar harus mendorong Pemerintahan Gampong bersama Muspika untuk duduk bersama melakukan musyawarah mufakat menyelesaikan persoalan dengan damai dan penuh kekeluargaan," harap Zia.

 

MC. Aceh Besar