Selamat Datang Di Portal Resmi Kabupaten Aceh Besar

Indeks Berita

Keuchik Lakubang Simeulue Bantah Tudingan Warganya

Kamis, 27 April 2017 Namun demikian, ia berharap jika ada pihak yang kurang puas dipersilahkan untuk melaporkannya ke pihak berwajib untuk diselesaikan.

STIKIP Getsempena Juara II Debat NUDC

Kamis, 27 April 2017 NUDC 2017 merupakan lomba debat tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah XIII Aceh, yang diikuti semua PTN/PTS.

Gua Sarang, Wisata Kekinian dari Sabang

Kamis, 27 April 2017 Tersembunyi di balik pinggang bukit, Gua Sarang menjelma menjadi wisata kekinian buat mereka penyuka petualangan.

Angin Kencang Hancurkan Rumah Warga di Aceh Jaya

Kamis, 27 April 2017 Selain itu rumah Zulkifli di Desa Alue Jang mengalami kerusakan atap juga dibawa terbang oleh angin kencang.

Nasdem Tolak Keinginan MUI Memiliki Fraksi di DPR

Kamis, 27 April 2017 "Jadi partai dulu lah. Karena yang mau jadi fraksi sesuai UU harus jadi partai politik,"

Gara-gara Simpan Uang Jual Tanah, Sardi Dirampok Adik Ipar

Kamis, 27 April 2017 Pasalnya, korban dirampok dan sempat dibacok oleh empat tersangka dan otak pelakunya adalah, adik ipar korban sendiri.

China Larang Penggunaan Nama Bernuansa Islam di Xinjiang

Kamis, 27 April 2017 China telah memberlakukan larangan baru dalam penamaan anak di Xinjiang, kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim.

Arab Saudi Hukum Mati Pria Murtad dan Hina Nabi

Kamis, 27 April 2017 Al-Shamri ditangkap dengan tuduhan melakukan penghujatan setelah ia mengunggah video yang mengandung konten menghina Nabi Muhammad ke media sosial.

Habib Rizieq Shihab Janji Penuhi Panggilan Polisi

Kamis, 27 April 2017 Rizieq tidak memenuhi panggilan polisi terkait kasus tersebut yang dijadwalkan pada Selasa (25/4/2017).

Mata Kanan Novel Baswedan Terus Membaik

Kamis, 27 April 2017 Hari ini Novel kembali menjalani serangkaian tindakan oleh dokter spesialis mata

Cari Bukti Percakapan Mesum, Polisi Akan Periksa Ponsel Milik Habib Rizieq dan Firza

Kamis, 27 April 2017 "Ini konteksnya mencocokkan handphone satu dengan handphone lain," ujar Argo saat dikonfirmasi, Kamis (27/4/2017)

Pemkab Siapkan Penasihat Hukum

Kamis, 27 April 2017 Pemkab Aceh Barat menyatakan akan menyiapkan pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada enam

Dharma Pertiwi dan Dinkes Deteksi Dini Kanker Serviks

Kamis, 27 April 2017 Dharma Pertiwi Cabang R Kota Sabang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Selasa (25/4) menggelar kegiatan

Lima Karyawan Bank Aceh Ditahan

Kamis, 27 April 2017 Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Rabu (26/4), menahan enam tersangka lanjutan kasus kredit fiktif pegawai

Anggota DPRK Singkil Minta Pimpinan tak Pimpin Sidang

Kamis, 27 April 2017 Anggota DPRK Aceh Singkil, Frida Siska Sihombing, meminta Wakil Ketua I DPRK Aceh Singkil, Sunarso, tidak memimpin

Kantor Desa Lakubang Simeulue Disegel Warga

Kamis, 27 April 2017 Selain menyegel kantor desa, para warga juga secara beramai-ramai mendatangi kantor camat untuk mendesak diberhentikannya Kepala Desa Lakubang.

BREAKING NEWS: Pemuda Alue Koel Tewas Dibacok Pelaku yang Diduga Stres

Kamis, 27 April 2017 Pelaku sejam kemudian ditangkap aparat Polres Langsa di rumahnya, dan kini sudah diamankan ke Mapolres Langsa untuk proses lebih lanjut.

Pemuda Alue Koel Tewas Dibacok Pelaku Diduga Stres

Kamis, 27 April 2017 Sebelumnya dia sempat dipasung oleh keluarganya karena menderita gangguan jiwa, bahkan sering mengamuk membakar rumah, sepmor, dan lainnya.

170 Siswa Ikut Kompetisi Sains Madrasah di Aceh Timur  

Kamis, 27 April 2017 ntuk tingkat SD/MI mata pelajaran yang diuji yakni Matematika, IPA, dan Agama, untuk tingkat MTs/SMP yaitu Matematika, Fisika, Biologi dan Agama.

Pilkada Aceh Dievaluasi

Kamis, 27 April 2017 Jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 di Aceh, Rabu (26/4) kemarin dievaluasi oleh berbagai komponen

Aceh Besar Gelar Rakor Pengarusutamaan Gender

Selasa, 16 Juni 2015

KBRN,   Kota Jantho, Perencanaan dan penggaraan responsif gender bukan suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran, namun juga pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis serta dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah. Penegasan itu disampaikan Sekdakab Aceh Besar Drs H Jailani Ahmad MM membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point SKPD di Aula Bappeda Aceh Besar, Rabu (14/10).  “Hal penting pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah mewajibkan untuk menggunakan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan kebijakan operasional,” ujarnya.. Pengarusutamaan Gender, kata Jailani Ahmad, adalah stratgei yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan  nasional. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan Pengatusutamaan Gender merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya dan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kecuali itu juga memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan saat ini. “Untuk itu agar Pokja dan Focal Poin SKPD selaku peserta Rakor dapat mengikuti acara tersebut dengan serius dan dapat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan yang diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,”harap Jailani Ahmad.. Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKS PP PA) Aceh Besar Drs Affandi menjelaskan, Rakor sehari tersebut diikuti 50 orang peserta dari SKPD dan pejabat terkait lainnya. Sedangkan narasumber yang tampil adalah Sekdakab Aceh Besar Drs H Jailani Ahmad MM, pejabat kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Drs Dermawan MSi (Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Aceh Besar). Berikutnya Drs Surya Rayendra (Kepala Bappeda Aceh Besar) yang menyampaikan materi tantangan dan hambatan pelaksanaan perencanaan Pengarusutamaan Gender di Aceh Besar.(Syahril)

PNPM berperan tekan angka kemiskinan di Aceh Besar

Selasa, 16 Juni 2015

ACEH BESAR-Angka Kemiskinan di kabupaten Aceh Besar pada tahun 2014 turun drastis di angka 16,8 persen.

Hal itu dikatakan Kepala Bappeda Aceh Besar Drs Surya Rayendra saat menyampaikan kata sambutan dalam kegiatan penandatangan Mou kemitraan peduli program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang merupakan bagian dari program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Aceh Besar di kantor Camat Krueng Barona Jaya Aceh Besar, Selasa (17/02/15).

Drs Surya Rayendra menyebutkan, angka kemiskinan di kabupaten Aceh Besar pada tahun 2012 mencapai 18 persen dan pada tahun 2013 turun di angka 17.5 persen.

“Kemudian pada tahun 2014 angka keminskinan di Aceh besar kembali turun menjadi 16,18 persen,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah Aceh Besar dalam menekan angka kemiskinan tak lepas dari berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui PNPM.

Pada tahun 2015 ini PNPM melalui kegiatan PLPBK membangun kerjasama dengan berbagai lembaga untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat.

Tenaga pemasaran desa Rumpet Agusta Mukhtar mengatakan tahun ini melalui PLBK PNPM memjalin mitra dengan sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Aceh Besar seperti Dinas Perternakan, Dinas Kesehatan.

“Kemitraan juga dijalin dengan berbagai lembaga dan instansi lainnya seperti Walhi Aceh, JSI, GeRAK aceh, BRI, PDAM dan beberapa lainnya.

Kata dia, hari ini para mitra menandatangani MoU kerja sama dengan PLPBK untuk bidangnya masing-masing.

Pemkab Aceh Besar Raih Penghargaan Menteri PDT

Selasa, 16 Juni 2015

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar meraih penghargaan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan Menteri atas keberhasilan Aceh Besar terpilih sebagai kabupaten terbaik dalam pelaksanaan program P2DTK (Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus).

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Aceh Besar, Ridwan Jamil SSos MSi kepada Serambi, kemarin, mengatakan penghargaan itu diterima Bupati Aceh Besar Dr H Bukhari Daud MEd dari Menteri Negara PDT, Ir H Ahmad Helmy Faishal Zaini pada lokakarya nasional Hasil Pelaksanaan Program P2DTK di Jakarta, Rabu (14/12). Lokakarya itu dihadiri 51 bupati dan ketua DPRD serta 10 gubernur se-Indonesia.

“Penghargaan ini diberikan atas kerja keras dan keberhasilan team work P2DTK Aceh Besar dalam mengelola kegiatan yang diamanahkan Kementerian PDT dan unggul dari 51 kabupaten lain,” ungkap Ridwan Jamil mengutip Bupati Aceh Besar melalui telepon selular usai menerima penghargaan dari Menteri PDT.

Sementara Kepala Bappeda Aceh Besar, Ir Zulkifli Rasyid MSi, penanggungjawab P2DTK Aceh Besar didampingi Kasatker P2DTK, Ir Zakaria MT mengatakan, pelaksanaan program P2DTK yang diamanahkan Kementerian PDT meliputi tiga bidang yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dengan bantuan anggaran Rp 15, 594 miliar. “Dana itu antara lain digunakan untuk merehab dan membangun sekolah, Puskesdes, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kedua bidang tersebut,” tambah Zakaria.

Sementara Sekdakab Aceh Besar, Drs Zulkifli Ahmad MM, Rabu (14/12), membuka seminar sehari tentang konsep pengembangan kota mandiri, yang dilaksanakan Bappeda Aceh Besar. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda, Kota Jantho itu diikuti unsur eksekutif, legislatif, akademisi, dan swasta. Seminar itu menghadirkan Ir Azhar A Arif MT dan Teuku Ivan ST MT dari Fakultas Teknik Unsyiah sebagai pemateri. “Kami berharap seminar ini mampu melahirkan konsep-konsep yang mampu membangkitkan dan mempercepat pengembangan pusat pertumbuhan wilayah menjadi pusat bisnis dan perekonomian,” harap Zulkifli Ahmad.(jal)

Link Sumber

Mahasiswa Aceh Minta Polisi Usut Tuntas Pemalsuan Ijazah

Selasa, 16 Juni 2015

BANDA ACEH – Suara Independen Mahasiwa Aceh (SIMA) meminta pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus pemalsuan ijazah hingga sampai ke akarnya. Hal ini disampaikan SIMA dalam aksi damai di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Senin, 15 Juni 2015.

Dalam orasinya para mahasiswa mengatakan kasus pemalsuan ijazah yang belakangan ini terjadi merupakan sebuah gambaran betapa bobroknya dunia pendidikan di Indonesia.

“Tidak dapat dibayangkan jika praktek pemalsuan ijazah tersebut berlangsung lama, maka dunia pendidikan Indonesia pastinya akan semakin hancur,” kata seorang demonstran.

Koordinator lapangan, Sutrisno, mengatakan para pelaku harus ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku di indonesia. Artinya, kata dia, pemalsuan ijazah tersebut merupakan penipuan dan pemalsuan.

“Harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena menginjak harga diri mahasiswa, juga harga diri perguruan tinggi,” ujarnya.[](bna)

Aceh Besar Gelar Musrenbang RKPD 2016

Selasa, 16 Juni 2015

KOTA JANTH0 – Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah, S.Sos, yang diwakili Sekdakab Aceh Besar, Drs. H. Jailani Ahmad, MM, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 di Gedung DPRK Aceh Besar, Selasa 31 Maret 2015.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kabid Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Aceh Ir Alamsyah, pimpinan dan anggota DPRK, anggota DPRA Dapil I Hj Darwati A Gani, para staf Ahli Bupati dan para Asisten Setdakab, Kepala SKPD, camat, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kepala Bappeda Aceh Besar, Drs. Surya Rayendra, menjelaskan, Musrenbang tersebut merupakan puncak dari rangkaian Musrenbang yang dilaksanakan pada setiap gampong dan setiap kecamatan pada 24 Februari hingga 12 Maret 2015. Setelah proses Musrenbang Kecamatan, maka dilanjutkan dengan pra Musrenbang kabupaten atau Forum Gabungan SKPD yang dilaksanakan 18-19 Maret 2015 di Bappeda Aceh Besar.

“Pada Pra Musrenbang dilakukan sinkronisasi antara usulan kecamatan dengan renja SKPD sehingga usulan-usulan yang mungkin dan prioritas akan dimasukkan dalam renja SKPD yang terkait untuk tahun 2016 dan menjadi bagi dari RKPD 2016 Kabupaten Aceh Besar,” jelasnya.

Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman SE menyatakan, melalui kegiatan tersebut hendaknya semua pihak dapat  memberikan kontribusi untuk memberikan ide-ide konstruktif dengan berdiskusi bersama, sehingga menghasilkan suatu konsep atau gagasan yang berkualitas dalam pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan.

Di sisi lain, Musrenbang harus bisa menghapus keraguan dan sikap pesimis masyarakat yang kritis terhadap pelaksanaan konkret dari Musrenbang yang sudah sering dilaksanakan selama ini. Oleh karenanya, melalui Musrenbang dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi dan berpikir secara cermat dan bijak agar bisa menghasilkan gagasan dan konsep yang berkualitas demi membangun Aceh Besar dan masyarakat Aceh Besar menuju masyarakat yang mandiri.

Sekdakab Aceh Besar Drs Jailani Ahmad MM mengungkapkan, pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu merupakan forum antarpelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pembangunan daerah, katanya, bukan hanya tanggung jawab Pemda saja. Tapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak, baik dari masyarakat, pihak swasta, bahkan juga pemerintah provinsi dan pusat. Untuk itu, pembangunan daerah perlu didukung dari berbagai pihak agar pencapaiannya dapat sesuai rencana atau bahkan lebih baik lagi.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah SSOs dan Wabup Drs H Syamsulrizal MKes, kabupaten tersebut terus bersinergi bersama-sama DPRK Aceh Besar untuk bersama-sama membangun masyarakat. Berbagai program daerah telah dicetuskan dan dilaksanakan secara baik, seperti Program Beut Al-Quran Ba’da Magrib (BABM). Program lain yang juga strategis adalah dengan ditetapkannya sekolah unggul mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Kita telah menetapkan 23 SD Unggul di 23 kecamatan, 6 SMP unggul dan 3 SMA Unggul, serta SMA Unggul Ali Hasjmy di Kecamatan Indrapuri,” kata.

Penetapan sekolah unggul tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang sekolah. Ke depan, pihaknya tetap berharap agar anak-anak Aceh Besar lulusan SMA juga mampu terus bersaing dengan siswa-siswa daerah lain dalam  meraih peluang melanjutkan pendidikan dan kesempatan berusaha.

Di sektor pertanian, Pemkab Aceh Besar juga bertekad untuk mandiri pangan pada tahun 2017. Program itu sejalan dengan misi Pemkab Aceh Besar dalam membangun sektor pertanian. Demikian juga dengan program pembangunan gampong melalui alokasi dana gampong yang semakin besar, perlu disinergikan dari berbagai sektor, sehingga pembangunan masyarakat dari pinggiran dapat cepat terwujud dan menekan angka kemiskinan Aceh Besar yang saat ini berada pada 16,8% untuk diturunkan mendekati angka kemiskinan  nasional yaitu sekitar 10%.

“Alhamdulillah, meskipun masih dalam porsi yang kecil, sudah dua tahun kita menerapkan Pola Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) yang pro rakyat dan sangat bermanfaat serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya,” katanya. [] (mal)

Sekda Aceh Besar Luncurkan Pusat Data dan Informasi

Selasa, 16 Juni 2015
Aceh Besar, NEWS OBSERVASI – Sekdakab Aceh Besar Drs H Jailani Ahmad MM meluncurkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Aceh Besar di Kantor Bappeda Aceh Besar di Kota Jantho, Senin (23/12/2013) siang. Hadir dalam kesempatan itu, para kepala SKPK dan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Prof Dr Mahdi Bahar MHum.
Sekdakab Aceh Besar Jailani Ahmad mengharapkan peluncuran Pusdatin tersebut merupakan titik awal dari integrasi data perencanaan, pembangunan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya terlaksananya E-Government di Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya, data merupakan modal dalam rangka mencapai pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Data yang akurat, unggul, dapat dipercaya, serta bermutu sangat diperlukan sebagai indikator dalam mencapai pembangunan yang merata di segala bidang.
Oleh karena itu, dalam pengelolaan data dibutuhkan kesepahaman yang utuh dalam arti bahwa penggunaan data yang standar, seragam, sah, akurat, dan valid akan mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. “Di era globalisasi ini kita dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat, kalau tidak kita akan menjadi korban dari perkembangan teknologi itu sendiri,” katanya.
Tujuan aplikasi dan database pemetaan itu antara lain untuk memperkuat kinerja Bappeda dalam kegiatan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, pengkajian, serta upaya perumusan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan memperkuat sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang berbasiskan data.
Sekdakab Aceh Besar Drs H Jailani Ahmad MM sedang memperhatikan penjelasan salah seorang operator Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Aceh Besar di Kantor Bappeda Aceh Besar di Kota Jantho, Senin (23/12/2013)
Kepala Bappeda Aceh Besar, Drs Surya Rayendra menjelaskan, data yang nantinya dikumpulkan di Pusdatin tersebut akan terus diperbanyak dan kelak bakal menjadi sumber data bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, pihak Bappeda Aceh Besar juga sudah menjalin kerjasama dengan Bappenas, Kemendagri dan Pemprov Aceh. Untuk itu, diharapkan seluruh SKPK di Aceh Besar menyampaikan data dan perkembangan di SKPK masing-masing untuk diup-date dalam sistem Pusdatin tersebut. Pihak Bappeda Aceh Besar kini juga telah memiliki pustaka digital dengan mengoleksi 500 judul buku.
Surya menambahkan, pengembangan teknologi informasi di Aceh Besar telah dimulai sejak beberapa tahun lalu yang ditandai dengan diluncurkannya WEB resmi Pemkab Aceh Besar dan kemudian diikuti pembangunan “GIS Center” di Bappeda Aceh Besar, Pembangunan Sistem Informasi “SIGAB” oleh Setdakab Aceh Besar, dan pembangunan Sistem Informasi “Aceh Besar Info”. Pada akhir 2013, diluncurkan dua buah aplikasi baru yaitu Aplikasi Sistem Pemetaan dan Geospasial Database, serta Pustaka Digital, serta Web Bappeda Aceh Besar yang kesemuanya dirangkum dalam satu center yang diberi nama Pusat Data dan Informasi Bappeda Aceh Besar.(Win)

- See more at: http://www.newsobservasi.ga/2013/12/sekda-aceh-besar-luncurkan-pusat-data.html#sthash.N0u9lB9H.dpuf

Pengurus Himpunan Mahasiswa Aceh Besar Periode 2015-2017 Dikukuhkan

Selasa, 16 Juni 2015

Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah malam tadi mengukuhkan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Aceh Besar periode 2015 – 2017 di gedung LPMP Niron, Aceh Besar, Selasa, 24 Februari 2015.

Acara yang bertemakan “Mengukuhkan ukhuwah persaudaraan demi meningkatkan intelektual dan solidaritas mahasiswa Aceh Besar” itu berlangsung lancar.

Dalam pengukuhan ini sekaligus penyerahan jabatan dari ketua umum periode sebelumnya Fakhrul Razi kepada ketua umum periode baru yaitu Khairul Imam, dan sekretaris umum bernama Asyari.

Selain dihadiri bupati Aceh Besar, dihadiri juga oleh beberapa tokoh masyarakat Aceh Besar lainnya.

Bupati Mukhlis dalam kesempatan itu mengatakan Himab bukan hanya milik mahasiswa secara sepihak.

“Tapi kami selaku pemerintah bertanggung jawab atas organisasi tersebut, ibaratnya kami ini adalah guru,” ujar bupati yang akrab disapa Aduen Mukhlis itu.

Bupati juga mengimbau agar menjadi mahasiswa tidak hanya untuk mendapatkan gelar. Tapi harus menimba pengalaman belajar sebanyak-banyaknya. Ia berharap dengan bergantinya pengurus Himab akan membuat organisasi paguyuban itu menjadi semakin baik.

Sementara itu, Chairul Imam sebagai ketua umum yang baru terpilih berharap yang terbaik untuk Hmab dalam membangun generasi muda.

“Yang jelas kita ingin membangun generasi yang berintelektual dan terciptalah solidaritas mahasiswa Aceh Besar yang kuat, sehingga segala bentuk pembangunan mampu berjalan. Semoga segala yang kita cita-citakan kita gapai dan kita jalankan bersama,” ujarnya. (Laporan Rizqa Fitriana)

Aceh Besar Luncurkan Pagu Indikatif Kecamatan

Selasa, 16 Juni 2015

PEMERINTAH Kabupaten Aceh Besar tercatat sebagai kabupaten kota pertama di Aceh yang mulai melaksanakan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) melalui Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Selasa 18 Februari 2014. Untuk tahun 2014, Kabupaten Aceh Besar menganggarkan Rp 26,4 miliar untuk kesuksesan Program PIK tersebut.

Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah didampingi Kepala Bappeda Aceh Besar Drs Surya Rayendra pada pembukaan Musrenbang perdana tahun 2014 di aula Kantor Camat Sukamakmur, mengatakan Pagu PIK merupakan batas  maksimal anggaran yang akan dialokasikan di kecamatan yang penentuan prioritas kegiatannya berdasarkan mekanisme partisipasi masyarakat melalui Musrenbang. Sedangkan tanggung jawab pelaksanaannya tetap berada pada SKPD teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pembukaan Musrenbang tersebut turut dihadiri staf ahli bupati, asisten bupati, Kepala SKPK, 23 camat di Aceh Besar, unsur PNPM Mandiri Pedesaan, para keusyik, dan tokoh-tokoh masyarakat.

“Dengan adanya PIK ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kecamatan lebih aktif dan bersemangat lagi, sehingga dapat menghasilkan prioritas usulan yang akan didanai dalam APBD tahun 2015,” kata Mukhlis Basyah.

Kepada SKPD teknis, Bupati Aceh Besar meminta agar lebih serius dalam mengikuti Musrenbang kecamatan serta dapat memberikan perhatian khusus dan terlibat aktif dalam pelaksanaannya, mendampingi masyarakat dalam menentukan pilihan usulan prioritas, dan memberikan masukan positif terhadap usulan masyarakat, verifikasi, dan klarifikasi sehingga usulan masyarakat benar-benar dapat dianggarkan dalam APBD dan dapat direalisasikan.

Menurut Mukhlis Basyah, melalui Musrenbang Kecamatan semua stakeholders atau pemangku kepentingan di kecamatan harus memandang bahwa inilah momentum untuk melakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kutub perencanaan tersebut, sehingga aspirasi masyarakat dapat mewarnai hasil perencanaan politis dan teknokratis.

Kepala Bappeda Aceh Besar Surya Rayendra menjelaskan, pada Musrenbang tahun ini pihaknya menerapkan sesuatu yang baru dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Pagu belanja program pembangunan Kabupaten Aceh Besar yang sebelumnya hanya dibagikan kepada SKPD, mulai tahun 2014 dibagikan juga porsinya kepada kecamatan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan didanai melalui PIK.

Dalam hal ini, Bappeda telah menyiapkan PIK yang didasarkan pada variable-variabel tertentu, sehingga kecamatan yang satu mendapatkan pagu yang berbeda dengan kecamatan lainnya. Untuk Kecamatan Sukamakmur, tambah Surya, tahun 2014 mendapatkan PIK sebesar Rp 1,2 milyar.

Camat Sukamakmur, Abdullah SSos menyambut baik digulirkannya PIK tersebut. Diharapkan, melalui kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesuksesan pembangunan berbagai fasilitas prioritas di setiap gampong.