Selamat Datang Di Portal Resmi Kabupaten Aceh Besar

Hadiri Paripurna Dewan, Mawardi Ali Serahkan Rancangan Qanun RPJMD ke Ketua DPRK Aceh Besar

Kategori : Pemerintahan Senin, 09 April 2018 - Oleh mediacenter

Kota Jantho, Media Center – Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali menghadiri rapat paripurna ke satu masa persidangan ke tiga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar tahun sidang 2017-2018, di Komplek Kantor DPRK Aceh Besar, pada Senin (9/4/2018).

Dalam rapat paripurna itu, dewan membahas dua agenda yakni pembukaan masa sidang ke tiga DPRK Aceh Besar 2017-2018, serta penyampaian hasil reses ke dua DPRK Aceh Besar, tahun tersebut. Dan agenda penyampaian rancangan qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar 2017-2018, oleh bupati Aceh Besar. Sekaligus, menyerahkan rancangan qanun RPJMD tersebut kepada ketua DPRK Aceh Besar.

Mawardi Ali mengatakan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah harus memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah nasional, sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sebab itu, katanya, kedudukan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Aceh Besar yang penting dan strategis menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar.

‘’Adanya rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Aceh Besar merupakan kejelasan akan arah dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah di kabupaten Aceh Besar dan juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan setiap periode pemerintahan. Selain itu juga merupakan landasan dan pijakan untuk recana kerja pemerintah daerah tahunan,’’ kata Mawardi dalam sidang paripurna.

Selain itu, Mawardi menyebutkan, penyusunan RPJMD bukan merupakan tujuan akhir dari perencanaan pembangunan daerah, namun yang paling penting ialah bagaimana seluruh arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan lima tahun yang telah menjadi komitmen dan dapat dikendalikan dan dievaluasi serta direalisasikan secara konkrit dalam RPJMD setiap tahun.

‘’Untuk itu diminta dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok harus memiliki indikator yang terukur, mudah dicapai,, realistis, dan dapati dilaksanakan dalam setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun,’’ pungkasnya.