Selamat Datang Di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

BANLEG DPRK Kembali Gelar Bahas Rancangan Qanun Aceh Besar 2020

Kategori : Pemerintahan Kamis, 13 Februari 2020 - Oleh mc

ACEH BESAR,MEDIA CENTER  - Badan Legislasi DPRK Aceh Besar kembali membahas Rancangan Qanun - Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 di Gedung Dekranasda Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Rabu, 12 Februari 2020.

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DPRK Aceh Besar Rahmat Aulia, S.Pd.I, hadir juga dalam Rapat Badan Legislasi tersebut Wakil Ketua DPRK Aceh Besar sekaligus Koordinator Badan Legislasi Zulfikar Aziz, SE beserta para Anggota Badan legislasi DPRK Aceh Besar Ruslan Efendi, SH.I, Juanda Djamal, ST, Zarwatun Niam, sementara dari pihak Pemerintah Daerah hadir Asisten I dari pihak Pemerintah Daerah hadir Asisten I Setdakab Aceh Besar Abdullah, S.Sos, Kabag Hukum Sekdakab Aceh Besar beserta para Kepala OPD yang menjadi Pemrakarsa dari Rancangan Qanun.

Rahmat menjelaskan rapat tersebut, fokus membahas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame. “ rapat ini kita fokuskan membahas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,” katanya.

Selain hal tersebut Badan Legislasi juga Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemerintahan Gampong, dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Seulawah Raya.

menurut Rahmat Aulia, Rancangan Qanun Pajak yang akan menjadi barometer dalam mendulang PAD harus di bahas dengan sangat teliti agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap Pembangunan Daerah. “Raqan pajak ini akan dikebut pembahasannya bersama dengan beberapa Rancangan Qanun lainnya tanpa mengabaikan tahapan dari pembahasan itu sendiri sebagaimana di atur oleh Peraturan PerundangUndangan,” terangnya.

Ia juga menjelaskan sebelum di lanjutkan ketahapan selanjutnya Raqan-Raqan ini harus di lakukan kajian dan pengayaan yang mendalam agar mutu dari Rancangan Qanun tersebut nantinya dapat memberikan benefit yang besar untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. “nantinya akan kita lakukan kajian kembali, agar qanun tersebut memiliki benefit bagi daerah.” Ujarnya.

Senada dengan itu Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz, SE, juga mengapresiasi langkah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang sudah berupaya maksimal untuk melakukan perubahan dari beberapa Rancangan Qanun tentang Pajak. “saya harap pembahasan Rancangan Qanun dimaksud agar dapat dibahas secara Marathon dan Simultan demi menuju kepada Kemandirian Ekonomi Daerah demi menunjang proses pembangunan disegala bidang,” pintanya.

Menurutnya ini adalah bukti keseriusan DPRK Aceh Besar dalam Pembahasan Rancangan Qanun Tahun 2020, ditandai dengan dukungan penuh oleh Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, S.Pd yang memberikan waktu dan jadwal yang cukup kepada Badan Legislasi untuk membahas setiap Rancangan Qanun sebagai ujung tombak dalam mengakomodir terselenggaranya dengan baik Fungsi DPRK di Bidang Legislasi. “kedepan Ketua DPRK Aceh Besar berharap agar daerah tidak terlalu banyak lagi memproduksi Rancangan Qanun/Perda, ini juga untuk menyahuti instruksi Presiden agar Perekenomian dan Pembangunan dapat tumbuh dengan baik tanpa dihalangi oleh banyaknya regulasi,” paparnya.